Selasa, 03 Januari 2012
POLEWALI -- Sedikitnya 6.000-an kepala keluarga (KK) yang terdata sebagai penduduk Kabupaten Polewali Mandar (Polman) berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KCS) dihapus. Penyebabnya mereka ditemukan ganda.
Bahkan diduga terjadi manipulasi data. Langkah itu terkait pemutakhiran data kependudukan sebelumnya penerapan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik 2012 mendatang.
Kepala Dinas (Kadis) KCS Polman, Mudjtahid mengatakan, pemutakhiran data penduduk sebagai persiapan penerapan KTP elektronik. Data 6.000-an KK yang dianggap bermasalah dibersihkan.
Dari pembersihan tersebut, ditemukan data banyak penduduk mengambil KTP atau kartu keluarga (KK) di Polman demi kepentingan tertentu, seperti pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CNS) atau pendaftaran calon haji. "Temuan paling banyak, data 2009 bersamaan dengan penerapan pengambilan administrasi kependudukan yang harus menggunakan KK," jelas Mudjtahid, Selasa 31 Agustus.
Dengan temuan data penduduk bermasalah tersebut lanjutnya, Dinas KCS akan lebih selektif melakukan verifikasi administrasi kependudukan. KCS juga telah melaksanakan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait urusan kependudukan, catatan sipil, dan hukum, seperti kepolisian, pengadilan negeri, dan pengadilan agama, serta camat.
Pembahasan terkait penertiban administrasi kependudukan, para kepala desa dan lurah diimbau lebih berhati-hati dan tidak mudah memberi surat keterangan atau pengantar untuk pengurusan administrasi dan dokumen kependudukan atau identitas pribadi, misalnya untuk pengurusan surat izin mengemudi di kepolisian.
Selama ini, Dinas KCS memproses penerbitan dokumen kependudukan, seperti KTP dan KK berdasarkan surat pengantar kepala desa, lurah, dan camat. Bupati Polman, Ali Baal Masdar pada berbagai kesempatan juga selalu pengingatkan jajarannya untuk tidak mempermainkan data kependudukan, seperti pemalsuan dan manipulasi guna kepentingan tertentu.
